NO

KOMPONEN

URAIAN

1.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentangGrand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama;
7. Permenpan-RB Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Permenpan-RB Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Partisipasi Masyarakat;
9. Permenpan-RB Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
10. Permenpan-RB Nomor 07 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
11. Permenpan-RB Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
12. Permenpan-RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan ;
13. Permenpan-RB Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
14. Permenpan-RB Nomor 01 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelaksana Publik;
15. PMA Nomor 42 tahun 2016 Tentang Ortaker Kementerian Agama;
16. PMA Nomor 13 tahun 2012 Tentang Ortaker Instansi Vertikal Kementerian Agama;
17. PMA Nomor 65 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Agama; dan
18. KMA Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan di Kementerian Agama.

2.

Persyaratan Pelayanan

1. Pengguna Layanan mengajukan permohonan langsung atau permohonan tertulis atau mengajukan permohonan melalui alat komunikasi

lainnya;

2. Hadir langsung di Madrasah Aliyah Negeri 2 Hulu Sungai Tengah (sesuai alamat di atas) dan menyampaikan surat dan/atau lisan permohonan

legalisir ,Rekomendasi dll secara jelas.

3.

Sistem, mekanisme, dan prosedur

1. Menerima tamu, meminta identitas tamu serta memberikan tanda pengenal tamu
2. Menyerahkan data/ berkas untuk dijadikan sebagai surat permohonan pembuatan surat keterangan.
3. Menerima dan mengolah berkas/data untuk dibuatkan surat keterangan
4. Mengajukan draft surat keterangan berkelakuan baik untuk ditandatangani oleh kepala madrasah
5. Pemberian nomer surat keluar atas surat permohonan tersebut
6. Menyerahkan surat keterangan berkelakuan baik

     7. Menerima surat keterangan

4.

Jangka waktu penyelesaian

Informasi/jawaban atas permohonan legalisir minimal

30 menit rekomendasi disampaikan maksimal 3 hari sejak surat permohonan diterima;

5.

Biaya/tarif

Tidak dipungut biaya.

6.

Produk pelayanan

Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap permasalahan yang Ruang pertemuan yang

dilengkapi

7.

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

1. LCD/Projector, meja dan kursi;
2. Komputer dengan akses internet (wifi);
3. Printer;

8.

Kompetensi Pelaksana

SDM    yang    memiliki    pengetahuan    terkait    standar

pelayanan, analisis jabatan, analisis beban kerja pada Madrasah Aliyah negeri 2 Hulu Sungai Tengahdan SDM yang

.

telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.

9.

Pengawasan internal

1. Supervisi atasan langsung.
2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Kepala Madrasah, Kementerian Agama Kabupaten Kota / Seksi Pedidikan Madrasah dan Inspektorat Jenderal.
3. Dilaksanakan secara kontinyu.

10.

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Hulu Sungai Tengah;

1. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung di website atau melalui alamat:

Madrasah Aliyah Negeri 2 Hulu Sungai Tengah, Jl. Telaga Sungai Teabuk Hulu Sungai Tengah

Telp/Fax          : (0517) 41046

Website            : sip.ma2hst.sch.id

11.

Jumlah pelaksana

Sesuai kebutuhan

12.

Jaminan pelayanan

1. Setiap pemohon akan memperoleh informasi yang telah dipublikasikan dan valid;
2. Setiap pemohon akan memperoleh pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang sudah diatur dalam perundang-undangan.

13.

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Informasi yang diberikan bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan.

14.

Evaluasi kinerja Pelaksana

Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan

tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.